Laman

Laman

Rabu, 28 Oktober 2015

Bosan Dengan Janji-janji, Warga Desa Ban dan Munti Gunung “Serbu” Gedung DPRD Karangasem

KARANGASEM, Teropong Amlapura – Warga Desa Ban dan Munti Gunung Desa Tiayar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem “menyerbu” kantor DPRD Karangasem, Selasa (27/10) kemarin.  Warga yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut menuntut kepada Dewan agar menyalurkan aspirasi mereka agar pemerintah melanjutkan proyek jalan yang ada di Desa Ban dan Desa Tiayar Barat yang sempat mangkrak di tahun 2014 lalu. Warga mengaku bosan menunggu janji-janji yang disampaikan oleh pemimpin terdahulu untuk memperbaiki proyek jalan pada APBD perubahan tahun 2015 namun tak terealisasi. Warga kecewa ternyata proses kelanjutan pengerjaan proyek perbaikan di APBD Perubahan 2015 gagal tender. Niat warga menikmati akses jalan pun ikut terganjal sehingga warga berinisiatif untuk mengadu kepada anggota dewan.
        Kordinator aksi, I Wayan Potag menyampaikan bahwa jalan yang dari Dusun Dlunungan menuju Dusun Darmaji Desa Ban, Kecamatan Kubu kini kondisinya berbahaya jika dilalui. Potag yang juga merupakan Perbekel Desa Ban itu menuturkan bahwa jalan sepanjang 3,9 Km tersebut hanya 1,9 Km yang sudah diaspal. Sementara sisanya lagi 2 km hanya dikeraskan dengan sirtu batu krikil sehingga kini menjadi licin dan penuh lubang sehingga berbahaya untuk dilewati. Potag takut jika musim hujan datang maka akan mengakibatkan banjir dan jalan penuh lumpur sehingga sulit dilewati. “Kalau nanti musim hujan tidak juga diaspal kan berbahaya karena jalan jadi licin dan tergerus karena banjir,” ungkapnya.
     Hal senada disampaikan oleh Ketut Karya yang merupakan perwakilan Warga Munti Gunung, Desa Tiayar Barat. Pihaknya menyampaikan agar jalan lingkar menju Pura Puseh Munti Gunung segera dilanjutkan pengerjaanya. Disampikan jalan sepanjang 2,6 Km tersebut hanya 900 meter yang baru selesai dirabat beton. Pihaknya menuntut agar sisa jalan yang belum dirabat beton bisa dikerjakan dengan segera. “Masyarakat Munti Gunung terus tidak diperhatikan, dapat proyek jalan tidak diselesaikan, kami minta keadilan, kami minta agar jalan itu dilanjutkan kembali” pintanya.
        Mendapati tuntutan masyarakat, Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi yang menerima kedatangan warga menyampaikan akan mendorong agar pemerintah bisa melaksanakan pengaspalan jalan di desa Ban dan di Munti Gunung Tiayar Barat yang belum selesai. Pihaknya mengakui bahwa tahun 2014 berjanji memasang anggaran di perubahan tahun 2015. Sumardi mengaku hal itu sudah dilakukan, hanya saja karena gagal tender maka penganggaran harus dibawa ke induk 2016. “Kami sudah pasang anggaran di perubahan 2015 namun ternyata tidak ada yang ikut tender, maka solusinya harus dibawa ke induk 2016,” ungkap Sumardi yang langsung bertanya kepada Bappeda dan dinas PU apakah bisa dianggarkan di induk tahun 2016.
      Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem, I ketut Sedana Merta yang ikut menerima warga menyampaikan bahwa bisa saja anggaran dimasukkan ke dalam induk 2016 asalakan anggran di perubahan 2015 dinyatakan gagal tender dan akan menjadi silva. Selain itu, perlu adanya catatan risalah tentang penyaluran aspirasi dari Dewan yang diusulkan ke TAPD sehingga bisa dianggarkan ke induk 2016. “Bisa diajukan ke induk 2016 berdasarkan aspirasi yang disampaikan warga ke DPRD yang nanti disepakati antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD 2016,” Ungkapnya.
      Sementara itu, Kabid Bina Marga dinas PU Kabupaten Karangasem I Gusti Ayu Nyoman Sugianti yang ikut menerima warga menyampaikan bahwa memang tidak ada kontraktor yang mengajukan penawarna terhdapat tender di dua jalan yang dipermasalahkan warga. Disampaikan jalan Dlunungan menuju Darmaji sepanjang 2 Km sudah dianaggarkan 1,6 Miliar. Sementara jalan lingkar menju pura puseh Munti Gunung sepanjang 600 meter dianggarakan Rp.650 Juta. “Para kontraktor tak ada yang bermint mungkin kerena takut pengalaman sebelumnya gagal menyelesaikan proyek karena waktu terbatas (60 hari) sehingga harus diblacklish dan kena pinalti,” ungkapnya. Pihaknya berharap dengan nanti masuk di anggaran induk 2016 dengan jangka waktu yang lebih panjang dan patokan harga lebih tinggi membuat kontraktor tertarik unutk mengambil dua proyek yang sempat gagal di tahun 2014 tersebut.
    Setelah mendengar penjelasan itu, Warga pun bertepuk tangan. Mereka berharap agar apa yang disampaikan bukan sekadar janji-janji manis dan jawaban diplomatis. Sebab jalan sangat dibutuhkan warga sebagai satu-satunya akses untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. “Kami harap agar memang jalan yang kami harapkan ini bisa terealisasi demi kepentingan masyarakat kami yang termasuk daerah kering dan terpencil,” ungkap seorang warga sambil meninggalkan Gedung DPRD. *

0 komentar:

Posting Komentar